Indonesia Siap Kirim Pasukan ke Gaza di Bawah BoP

 

Personil Konga Melakukan Patroli. (Peacekeeping.un.org/Indonesia Defense Magazine)

JAKARTA - Indonesia dalam hal ini TNI Angkatan Darat (TNI-AD) mulai menyiapkan personel untuk kemungkinan penugasan dalam misi perdamaian di Gaza. Penyiapan dilakukan secara internal sambil menunggu hasil koordinasi dan keputusan resmi dari Mabes TNI terkait kebutuhan, jumlah, serta karakter pasukan yang akan diberangkatkan.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengonfirmasi bahwa pasukannya telah memulai latihan internal guna memastikan kesiapan operasional. Fokus utama dari Satuan Tugas (Satgas) ini bukanlah pada aspek tempur, melainkan pada rehabilitasi dan bantuan sipil.

"Kami sudah mulai melatih orang-orang yang kemungkinan kami kirim nanti sebagai pasukan perdamaian. Fokus utamanya adalah satuan Zeni dan kesehatan," ujar Jenderal Maruli sebagaimana dikutip dari Tirto.id pada 9 Februari 2026.

Penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan melalui mekanisme komando, mulai dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza hingga ke Mabes TNI, sebelum diteruskan ke Angkatan Darat.

“Kami menunggu hasil koordinasi dari pihak yang mengoordinir misi di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu Mabes TNI menyampaikan ke Mabes AD personel dengan karakter seperti apa yang dibutuhkan. Itu yang kami siapkan,” ujar Maruli usai Rapat Pimpinan TNI–Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2) seperti dikutip Indonesia Defense Magazine.

KSAD menyebut, jumlah pasukan yang akan dikirim masih bersifat perkiraan. Angka yang beredar saat ini belum menjadi keputusan final karena masih dalam tahap negosiasi dan koordinasi di tingkat Mabes TNI.

Dilema Board of Peace (BoP)

Salah satu aspek yang paling menyita perhatian publik adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza. Lembaga multilateral ini diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada awal 2026 sebagai badan pengawas pelaksanaan rencana perdamaian dan rekonstruksi di wilayah konflik tersebut.

Meskipun Indonesia secara resmi telah bergabung melalui penandatanganan piagam di Davos pada 22 Januari 2026 Sekretariat Kabinet RI, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras. Dalam pertemuan dengan pimpinan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Presiden menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat kondisional.

"Beliau (Presiden) siap keluar dari BoP jika memang tidak bisa melakukan perubahan atau jika lembaga tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama kita, yaitu mewujudkan kemerdekaan Palestina," tegas Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyampaikan pesan Presiden sebagaimana dilansir oleh Hukumonline.

Hingga saat ini, pemberangkatan pasukan masih menunggu kejelasan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau mekanisme internasional yang disepakati secara luas. Melansir laporan Reuters, Indonesia menekankan bahwa setiap pengerahan militer harus memiliki legitimasi hukum internasional yang kuat agar tidak dianggap sebagai intervensi sepihak.

Strategi ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang "Bebas Aktif"—di satu sisi proaktif terlibat dalam inisiatif perdamaian global (termasuk yang digagas AS), namun di sisi lain tetap teguh pada prinsip konstitusional untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Dengan langkah tersebut, TNI-AD memastikan kesiapan awal untuk mendukung misi perdamaian di Gaza, terutama dalam aspek kesehatan dan zeni, sambil menunggu keputusan resmi dari Mabes TNI dan pemerintah terkait pelaksanaan operasi.

Dengan latihan yang terus berjalan di berbagai pusat pendidikan militer, Indonesia kini hanya tinggal menunggu "ketukan palu" diplomatik di New York atau hasil pertemuan perdana BoP yang dijadwalkan pada pertengahan Februari ini. (WIB)