AS-Iran Kembali Saling Serang, Kesepakatan Damai Pupus?

The U.S - Iran Continues War. (X.com)

 

JAKARTA - Kawasan Timur Tengah kembali membara setelah kesepakatan damai sementara yang baru berusia beberapa minggu resmi runtuh. Ketegangan maritim dan udara antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Republik Islam Iran kini telah bereskalasi menjadi keterlibatan militer langsung. Situasi ini diperparah oleh terseretnya kembali Arab Saudi ke dalam pusaran konflik akibat serangan balasan dari kelompok Houthi Yaman.

Hanya sebulan lalu, dunia sempat bernapas lega ketika perwakilan kedua negara menandatangani Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) pada 17 Juni. Namun, kesepakatan 14 pasal yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar tersebut kini tidak lebih dari sekadar komitmen di atas kertas. 

Mengapa api peperangan bisa kembali meletus begitu cepat dan bagaimana penipisan stok rudal Pentagon memengaruhi strategi Washington?

Ambiguitas Islamabad MoU dan Konflik Jalur Hormuz

Berdasarkan laporan analis internasional di CNBC Indonesia, runtuhnya gencatan senjata ini dipicu oleh perebutan otoritas, navigasi, dan tata kelola keamanan di Selat Hormuz. Dalam draf kesepakatan awal, AS diwajibkan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap Iran. Sebagai imbalannya, Iran berjanji mengamankan jalur kapal komersial dari Teluk Persia ke Laut Oman.

Namun, kegagalan diplomasi terjadi pada detail operasional. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mulai memberlakukan aturan maritim sepihak. Mereka memaksa kapal komersial Barat menggunakan jasa pandu maritim Teheran dan memungut "biaya layanan keamanan". Ketika beberapa kapal kontainer menolak, IRGC merespons dengan menembaki dan menyita kapal-kapal tersebut di Selat Hormuz. 

Presiden AS Donald Trump merespons keras tindakan ini. Melalui platform media sosial miliknya, Trump mengumumkan bahwa AS kembali memberlakukan blokade total terhadap kapal-kapal Iran. Ia juga mengusulkan pengenaan tarif perlindungan sebesar 20 persen bagi kapal kargo non-Iran yang melintasi selat tersebut. Langkah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai bentuk diplomasi koersif yang langsung mengakhiri masa jeda damai Islamabad MoU.

Gelombang Serangan Udara CENTCOM dan Keterlibatan Israel

Tidak butuh waktu lama bagi ketegangan retorika untuk berubah menjadi dentuman bom. Komando Pusat AS (CENTCOM) langsung meluncurkan operasi udara masif. Menurut data resmi militer AS yang dilansir oleh CNN, armada udara AS membombardir sedikitnya 140 target militer di sepanjang pesisir selatan Iran selama operasi lima jam. Target tersebut mencakup situs radar, fasilitas peluncuran drone, serta depot penyimpanan rudal antikapalkomersial di wilayah Bushehr, Bandar Abbas, Chah Bahar, dan Pulau Abu Musa.

Di saat yang sama, Israel mengambil peran ofensif yang signifikan. Angkatan Udara Israel (IDF) memperluas target serangan udara mereka tidak hanya ke dalam wilayah Iran, tetapi juga menggempur pangkalan-pangkalan milik proksi Iran, termasuk kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel siap meluncurkan serangan balasan dengan kekuatan yang jauh lebih mematikan jika Teheran berani meluncurkan serangan rudal langsung ke wilayah pemukiman Israel.

Iran tidak tinggal diam. Militer Teheran membalas dengan meluncurkan ratusan drone kamikaze dan rudal balistik. Serangan balasan ini diarahkan ke fasilitas pertahanan dan aset militer AS di negara-negara Teluk, memicu sirine udara di Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dampak langsung dari pertempuran terbuka ini membuat harga minyak mentah jenis Brent melonjak tajam hampir 10% dalam sehari, merangkak kembali ke kisaran 83 dolar AS per barel akibat ketakutan pasar akan kelumpuhan logistik energi dunia.

Dilema Persenjataan AS: Mengapa Trump Tetap Menyerang?

Menariknya, eskalasi militer ini terjadi di tengah laporan intelijen pertahanan global yang menyebutkan bahwa stok amunisi presisi AS sedang menipis akibat keterlibatan intensif di berbagai konflik regional selama setahun terakhir. Berdasarkan kajian strategis, AS diperkirakan telah kehilangan hampir setengah dari cadangan rudal sistem pertahanan udara jarak jauh miliknya, seperti Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan Patriot.

Meski Pentagon membutuhkan waktu minimal 3 hingga 5 tahun untuk memulihkan kapasitas industri pertahanannya ke level aman, pemerintahan Donald Trump tetap memilih jalur konfrontasi keras. Keputusan ini didasari oleh kalkulasi strategis, AS masih memiliki keunggulan superioritas udara konvensional yang sangat besar melalui armada pembom siluman nuklir. 

Dengan menghancurkan kemampuan ofensif (kemampuan deteksi radar dan peluncur rudal) Iran di awal, AS berharap dapat menetralisir ancaman sebelum Iran sempat memanfaatkan celah keterbatasan amunisi defensif Barat.

Efek Domino Yaman: Houthi Seret Arab Saudi ke Medan Laga

Eskalasi AS-Iran dengan cepat memicu efek domino di belahan selatan Jazirah Arab. Konflik ini secara resmi menyeret Arab Saudi kembali ke dalam peperangan aktif setelah kelompok Houthi di Yaman meluncurkan serangan rudal besar-besaran.

Menurut laporan Al Jazeera, situasi di Yaman memanas ketika militer pemerintah Yaman (yang didukung koalisi Riyadh) menggempur landasan pacu di Bandara Internasional Sanaa. Serangan tersebut bertujuan untuk mencegah pesawat kargo asal Iran mendarat, yang dicurigai membawa pasokan logistik militer baru untuk Houthi.

Sebagai bentuk pembalasan, juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengumumkan bahwa pihaknya telah menghujani Bandara Internasional Abha di barat daya Arab Saudi dengan rudal balistik dan drone tak berawak. Kelompok Houthi juga mengeluarkan peringatan keras kepada maskapai internasional untuk menghindari ruang udara Arab Saudi. 

Mengingat posisi strategis Yaman, Houthi mengancam akan menggunakan "kartu as" mereka, yaitu menutup total Selat Bab al-Mandeb bagi kapal-kapal negara sekutu AS. Jika skenario penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan Selat Bab al-Mandeb oleh Houthi terjadi bersamaan, rute perdagangan maritim global dipastikan akan mengalami kelumpuhan total.

Kesimpulan: Adakah Jalan Keluar bagi Perdamaian?

Melihat begitu kompleksnya jaringan aliansi dan kepentingan di lapangan, menghentikan perang ini secara permanen membutuhkan restrukturisasi diplomasi yang radikal. Kesalahan utama dari Islamabad MoU adalah mengabaikan pembagian peran teknis dalam pengelolaan keamanan selat dan mengabaikan dinamika aktor lokal.

Untuk menghentikan "lingkaran setan" peperangan ini, para pengamat menyarankan tiga langkah strategis, yaitu: 

1. Internasionalisasi Selat Hormuz: Pengawasan lalu lintas navigasi di Selat Hormuz harus diserahkan kepada badan internasional yang netral di bawah mandat PBB, bukan dikontrol secara sepihak oleh armada militer AS atau penegakan hukum maritim IRGC secara represif.
2. Diplomasi Pengurangan Sanksi Bertahap: AS dan sekutunya harus menawarkan cetak biru ekonomi yang konkret, berupa pencabutan sanksi ekonomi sektor energi secara bertahap yang diikat langsung dengan penurunan tingkat pengayaan uranium oleh Iran.
3. Penghentian Pendanaan Proksi secara Kolektif: Keamanan Timur Tengah tidak akan pernah stabil selama perang proksi berlanjut, perlu ada kesepakatan regional komprehensif (grand bargain) di mana Iran berkomitmen menghentikan pasokan persenjataan ke Houthi dan Hizbullah, sementara Arab Saudi dan AS memberikan jaminan keamanan kedaulatan bagi Teheran dari ancaman invasi asing.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Khiari dalam sidang darurat Dewan Keamanan di New York mengingatkan dengan tegas: 

"Yaman dan kawasan Timur Tengah secara luas tidak akan mampu bertahan jika dipaksa menghadapi siklus eskalasi berikutnya. Kami mendesak semua aktor untuk kembali ke meja perundingan"

Kini, keputusan berada di tangan Washington dan Teheran apakah mereka akan terus menguras isi gudang amunisi mereka, atau memilih meredam ego demi mencegah krisis ekonomi global yang jauh lebih mengerikan. (WIB)